57 Persen Kader Dukung Oposisi

RUHUT: KITA TAK BLOK JOKOWI-PRABOWO

PILIH OPOSISI: Jubir Demokrat, Ruhut Sitompul
menegaskan jika partainya akan mengambil langkah oposisi.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan partai yang dipimpinnya siap menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintahan mendatang atau oposisi. Keputusan itu diakui Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul disetujui oleh sebagian besar anggota partai.

"Kemarin Bapak (SBY), walaupun dia memiliki hak sebagai ketua umum dan ketua Majelis Tinggi, beliau melemparkan kepada kami kemarin semua diminta mengisi kuesioner maunya kemana. Akhirnya 57 persen minta di luar pemerintahan," kata Ruhut kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/5).

Namun, lanjut Ruhut, SBY melarang kader Partai Demokrat untuk golput dalam Pilpres 9 Juli mendatang. "Tapi biar di luar pemerintahan, pilpres ini kita tidak boleh golput. Kita tetap memilih, silakan saja. Mau milih yang merasa satu visi dengan kita," imbuh Ruhut.

Ruhut mengakui banyak kader Demokrat yang belum berpengalaman menjadi oposisi. Namun, hal tersebut diakui tidak menghalangi keputusan sebagian besar anggota partai untuk menjadi oposisi. "Kan ada Ruhut yang berpengalaman. Kalau aku siap dan kita semua siap kok. Kemarin semua menyatakan siap," jelas Ruhut.

Menurut Ruhut, berada di luar pemerintahan menjadi kesempatan bagi Partai Demokrat untuk memenangkan hati rakyat sebagai persiapan menjelang pemilu berikutnya. Selain itu dengan menjadi oposisi banyak hal yang bisa dilakukan kader Demokrat di luar pemerintahan.

"Di luar kan kita bisa berbuat untuk merebut dan memenangkan hati rakyat. Misalnya dia swasta, dia lawyer, dia pengamat ekonomi, dia wartawan kan bisa. Kan gak harus di pemerintahan. Kita tetap mengkritisi, tapi kritik membangun bukan menjatuhkan," papar Ruhut.

Meski demikian, lanjut Ruhut, Partai Demokrat masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Tapi kita tetap menunggu Pak SBY tanggal 20 jam 23 malam," imbuh Ruhut.

Ruhut menampik potensi Partai Demokrat bakal merapat ke salah satu parpol antara PDIP atau Gerindra. "Enggak-nggak. Kita di luar pemerintahan. Kita tidak di blok Jokowi kita tidak di blok Prabowo," tutup Ruhut. 

Read More

Hanura Tak Akan Jadi Oposisi Lagi

* Hary Tanoe: Internal Diselesaikan Internal

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo menanggapi serius terkait desakan agar dirinya mundur dari partai. Menurutnya mereka yang mendesaknya keluar dari partai adalah oknum.

"Itu kan oknum," ujar Hary Tanoe di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Hary persoalan tersebut mestinya diselesaikan di internal partai dan tidak dibicarakan di luar. Rasanya kurang bijak kata Hary Tanoe jika polemik itu dibawa ke luar partai.

"Tidak perlu kita sampaikan. Begini ya, masalah internal diselesaikan secara internal. Kalau ada oknum bicara di luar itu saya rasa kurang bijak,"

Lagi pula, kata Hary, partainya belum akan mengevaluasi hasil Pileg karena rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional belum selesai dilaksanakan.

"Ngapain dievaluasi? Tunggu dulu sampai pengitungan suara selesai. Rapat ini hanya membahas koalisi," ujar Hary.

Sebelumnya, Ketua DPP Hanura, Yuddy Chrisnandi, meminta Hary Tanoe mengundurkan diri terkait hasil perolehan Hanura dalam Pileg 2014. Yuddy menilai partainya gagal mencapai target perolehan suara pada pemilu legislatif karena Hary Tanoe tak menjalankan instruksi pemenangan seperti yang ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional.

Selain Yuddy, Wakil Sekjen partai Hanura, Kristiawanto juga meminta partainya mengavaluasi Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai ketua Bapilu.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mengungkapkan, pengumpulan semua pimpinan dan pengurus partainya di Jakarta dalam rapat pimpinan nasional itu untuk membahas masalah yang dianggap mendesak.

Wiranto menuturkan, ada aspirasi dari internal partai yang menginginkan Hanura tak kembali menjadi oposisi pada 2014. Atas alasan itu, semua fungsionaris partainya diajak berembuk untuk menentukan jalur koalisi yang paling berpotensi memenangkan pilpres tahun ini.

"Kita bahas hal-hal yang menyangkut kepentingan partai bersifat khusus dan mendesak," kata Wiranto di sela-sela Rapimnas I Hanura, kemarin. (kcm)

Read More

Tjahjo Enggan Tanggapi Penunjukkan Khofifah

JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak soal penunjukan Khofifah Indar Parawansah sebagai jubir (juru bicara) pemenangan pilpres 2014. Menurutnya penunjukan Khofifah sebagai jubir berdasarkan pertimbangan yang dimiliki Jokowi.

"Saya belum tahu alasannya. Tanya ke Pak Jokowi, dong," kata Tjahjo di Semarang, Minggu (4/5) malam.

Namun, Tjahjo mengakui nama Khofifah sudah lama diajukan Jokowi untuk menjadi jubir. Megawati sendiri sebenarnya sudah menunjuk jubir dari internal PDIP.

Mereka adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden, Puan Maharani dan Tjahjo. "Internal yang sudah ditunjuk Bu Megawati itu Mba Puan sama saya, mewakili partai," ujarnya.

Selain Khofifah, Jokowi juga telah sepakat dengan Partai Nasdem untuk menunjuk satu jubir tambahan. Namun Tjahjo belum mau menyebut siapa orangnya. "Nasdem sudah ada ditunjuk," katanya.

Sementara itu Jokowi mengatakan pengangkatan Khofifah sebagai jubir tidak berasal dari keinginannya pribadi. Menurutnya keputusan itu merupakan kesepakatan bersama antara PDIP dan Nasdem. "Itu sudah diputuskan waktu rapat antara Nasdem dan PDIP," kata Jokowi.

Jokowi membantah pengangkatan Khofifah tanpa sepengetahuan Puan. Dia beralasan Puan tidak hadir dalam pertemuannya denga Khofifah karena sedang berada di luar negeri. "Mbak Puan kan sedang di Jepang," ujarnya. * rol

Read More

SURVEI: NAHDLIYIN CONDONG PRABOWO

KETERPILIHAN CAPRES OLEH WARGA NU

Prabowo Subianto           32,5%

Joko Widodo                      22,1%

Aburizal Bakrie                  15,5%

Sumber: Lembaga Survei Nasional

* Aburizal Tergiur Jadi Cawapresnya

BOGOR —Mayoritas warga nahdliyin lebih memilih Capres Prabowo Subianto ketimbang Joko Widodo (Jokowi). Demikian hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN). LSN melakukan survei ini lantaran sepak terjang Jokowi belakangan yang rajin menyambangi pesantren untuk mencari dukungan warga NU. Walau sudah berusaha, berdasarkan survei LSN, warga NU lebih condong ke Prabowo Subianto.

"Sebanyak 32,5% mengaku akan memilih Prabowo Subianto. Sedangkan bakal Capres PDI Perjuangan Jokowi hanya dipilih 22,1% responden," jelas Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam keterangan persnya, Senin (5/5).

Ada tiga Capres yang disurvei, satu lagi Aburizal Bakrie. Tingkat keterpilihan Aburizal di kalangan warga NU berdasarkan survei LSN 15,5% responden. Sementara sebanyak 29,9 persen responden menyatakan “tidak tahu” atau belum punya pilihan.

Survei LSN dilakukan kepada pemilih yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah sampel sebesar 1.230 responden yang diperoleh menggunakan teknik ambang berjenjang (multistage random sampling). Batas kesalahan (margin of error) survei ini adalah 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengingatkan, meski dikunjungi Capres Jokowi maupun Prabowo, kiai NU belum tentu memberikan dukungan. “Yang harus dipahami masyarakat, belum tentu ketika seorang kiai menerima kedatangan calon pejabat berarti memberikan dukungannya,” kata Said dalam pers rilis tertulis, Senin (5/5).

Said menjelaskan, penerimaan hangat para kiai kepada Capres yang bertamu tak bisa lantas diartikan kiai yang bersangkutan menunjukkan dukungan ke Capres yang bertamu. Menurutnya, acara silaturahmi kepada para kiai bisa dilakukan siapa saja, tak terkecuali figur-figur terkenal semacam Jokowi atau Prabowo. "Kiai itu tidak pakai Satpam, di rumahnya juga tidak kenal yang namanya resepsionis. Siapa pun boleh silaturahim,” ujar Said.

Said sebagai ketua umum PBNU juga tidak bisa melarang para kiai untuk menerima silaturahmi politis semacam itu. Bahkan PBNU dan Said sendiri juga pernah menerima Prabowo Subianto di kediamannya, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 15 April 2014 lalu. Selain itu, Jokowi, Mahfud MD, Pramono Edhie Wibowo, dan Rhoma Irama juga pernah menyambangi markas PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. “Itu hak mereka (bakal calon presiden). Menerima atau tidak juga hak masing-masing kiai, PBNU tidak bisa mengatur,” pungkas Said.

Ical Tergiur Prabowo

Sementara itu, pesona Capres Prabowo membuat runtuh ‘iman politik’ Aburizal Bakrie (Ical).  Ketua umum Partai Golkar yang selama ini ngotot jadi Capres berdasarkan amanat Rapimnas itu akhirnya tergiur jadi Cawapres Prabowo. Hal itu diungkapkan setelah Ical bertemu dua jam dengan Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/5).

Menurut Aburizal, jabatan presiden atau wakil presiden hanya instrumen yang tak perlu diributkan.  "Saya enggak keberatan (jadi Cawapres), Pak Prabowo juga enggak keberatan," kata Aburizal seusai menemui Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/5) kemarin.

Aburizal, yang telah dinyatakan sebagai Capres dari Partai Golkar, mengatakan bahwa saat bertemu dengan Prabowo, dia telah menemukan kesepakatan mengenai sikap politik dalam menghadapi Pilpres 2014. Meski tak disebutkan secara gamblang, sinyalnya pun semakin kuat bahwa koalisi Partai Golkar dan Gerindra segera terealisasi.

Bagi Aburizal, tujuan utama Partai Golkar dan Partai Gerindra adalah membangun pemerintahan solid yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Prinsip politik tersebut yang diklaim mampu menciptakan komunikasi hangat antara Partai Golkar dan Partai Gerindra.

"Mau di nomor satu, nomor dua, enggak masalah. Posisi presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mewujudkan kebaikan bangsa, kebaikan negara," ujarnya.

Aburizal bersama sejumlah pengurus Partai Golkar datang ke kediaman Prabowo di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Elite Partai Golkar dan Partai Gerindra datang ke lokasi pertemuan menggunakan helikopter.

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan setelah Prabowo menemui Ical, Selasa (29/4) pekan lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya terlibat pembicaraan politik terkait peta koalisi jelang Pilpres 2014. Seusai pertemuan, keduanya mengaku mendapat satu kesepakatan agar komunikasi dilakukan lebih intens pada masa selanjutnya. Aburizal dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa mengelola kemajemukan Indonesia tak dapat dilakukan oleh satu golongan tertentu.

Ical Bisa Dipermalukan

Menanggapi manuver Aburizal, politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang mengingatkan, nasib Aburizal bisa jadi seperti yang terjadi pada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat memutuskan mendukung Prabowo. "Kasus Ketum PPP Suryadharma Ali bisa terulang pada diri ARB (Aburizal). Artinya, bisa dipermalukan di rapimnas," ujar Zainal di Jakarta, Senin (5/5).

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) itu mengatakan, sebelum menyatakan hal itu, Aburizal semestinya mengungkapkannya dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang akan menentukan arah koalisi ke depan.

Zainal mengatakan, Rapimnas Partai Golkar pada 2012 menyatakan Aburizal sebagai bakal Capres bukan Cawapres. Karena itu, perubahan sikap Aburizal itu dinilai akan menimbulkan gejolak di internal partai berlambang pohon beringin itu. "Langkah terobosan ARB mau membuat ijab kabul dengan Prabowo sebagai Cawapres tanpa melalui Rapimnas bisa jadi bumerang bagi ARB," ucap Zainal. Dia mengimbau Aburizal tidak larut dengan usulan-usulan tim suksesnya. Zainal menduga usulan itu bisa menyesatkan karena mereka terlalu rakus berkuasa.

SDA: Mayoritas PPP Prabowo

Sementara itu, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tetap mengklaim mayoritas DPW partainya  mendukung Capres Prabowo. “Ini memang belum dukungan bulat karena harus diputuskan lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang akan digelar dalam waktu dekat,” papar Suryadharma, di Jakarta, Senin (5/5).

Ia mengatakan, Rapimnas yang akan digelar ini merupakan mekanisme untuk mengambil keputusan terhadap Capres yang akan didukung PPP. “Saya berharap rapimnas nanti dalam mengambil keputusan dilakukan lewat musyawarah mufakat,” tutur Suryadharma yang kini menjabat menteri agama.

Tetapi, lanjut dia, kalau musyawarah mufakat tidak juga dapat mengambil keputusan, maka akan dilakukan dengan cara lain, misalnya, berdasarkan suara terbanyak. “Saya tetap berharap agar dilakukan lewat jalur musyawarah mufakat,” papar SDA.

Dikatakannya, ada perkembangan lain di PPP, yakni adanya keinginan dari mayoritas untuk mendukung Prabowo. Kalau saya katakan mayoritas berarti masih ada di PPP yang mendukung Capres yang lain,” papar SDA.

Seperti diketahui, pasca islah (damai) antara kubu SDA dengan kubu Romahurmuziy (Romi) persoalan yang muncul adalah kepada Capres mana PPP memberikan dukungan? Dari kubu Romi menghendaki PPP berkoalisi dengan PDIP, dan dalam koalisi ini, PPP dari kubu Romi mengajukan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, pilihan PPP kepada Jokowi atau Prabowo, diputuskan karena rencana pembentukan poros keempat di luar Golkar, PDIP, dan Gerindra, tak kunjung ada kejelasan. "Ternyata kita kecil sekali kemungkinan (poros keempat) itu bisa terjadi, sehingga pada pekan ini nama sudah mengerucut pada dua saja, yakni Prabowo dan Jokowi," kata politikus yang akrab disapa Romi.

Saat ini, lanjutnya, DPP PPP tinggal menelaah kemungkinan koalisi dengan Gerindra atau PDIP, terutama dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan aspirasi mayoritas kader PPP, serta kemungkinan PPP bisa berpartisipasi efektif dalam pemenangan masing-masing capres tersebut.

Ditanya soal sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang sejak awal kukuh mendukung Prabowo, Romi tak ambil pusing. Sebab, dukungan resmi partai harus mengacu konstitusi partai berlabang Kakbah itu. "Ya sejak awal Pak Surya (Suryadharma) kan sudah menegaskan kecondongannya (ke Prabowo), tetapi sebagai anggota partai apa pun yang menjadi keputusan Rapimnas yang akan dilaksanakan," tegasnya.

Dia juga tidak menepis bahwa di internal PPP ada beragam aspirasi kader, ada yang condong ke Prabowo, ada yang ke Jokowi dan ada yang mempertimbangkan lebih dalam terkait bagaimana PPP mengusung agenda keumatan. Inc, kcm, hud 

Read More

SBY-Ibas Tolak Panggilan KPK

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menolak panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan menjadi saksi SBY dan Ibas berasal dari tersangka Hambalang Anas Urbaningrum. Mantan Ketum Partai Demokrat ini meminta SBY dan Ibas menjadi saksi meringankan kasus yang tengah menjerat dirinya.

Penolakan pemanggilan ditegaskan pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution. Kata Adnan, KPK sudah memfasilitasi permintaan kliennya, namun permintaan itu ditolak SBY dan Ibas. "Anas minta minggu lalu supaya dipanggil sebagai saksi untuk meringankan, ya, Ibas sama SBY. Dan KPK sudah memanggil, tapi Ibas maupun SBY tidak bersedia," kata Adnan mendampingi Anas menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (5/5) kemarin.

“Kalau SBY maupun Ibas nggak mau dipanggil di KPK, di penyidik, kita bisa panggil minta di pengadilan. Iya kan, masih ada kesempatan di pengadilan…”

Adnan Buyung Nasution

Menurut pengacara senior ini, pihak SBY dan Ibas dilayangkan pekan lalu. Namun pekan ini mereka memberikan surat tanggapan. "Minggu yang lalu dia dipanggil. Jawabannya minggu ini, hanya dua lembar halamannya. Mereka bilang, tidak bersedia," ujar Adnan.

Kendati demikian, Adnan mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut atau membuat gentar mendampingi Anas. Menurut dia, pemanggilan SBY dan Ibas bisa dilakukan tim pembela saat kasus bergulir di persidangan.

"Buat saya, buat pembela, memang tidak masalah, kalau SBY maupun Ibas nggak mau dipanggil di KPK, di penyidik, kita bisa panggil minta di pengadilan. Iya kan, masih ada kesempatan di pengadilan. Jadi saya pikir ya sudah, kalau nggak bersedia, ya sudah, kita tunggu di pengadilan saja," jelasnya.

Anas mengaku kalau kasus yang menyeret dirinya juga diketahui oleh SBY dan Ibas. Anas terus mendesak KPK memanggil kedua orang ini.

KPK Akhirnya Berani

Di tempat terpisah, Jubir KPK Johan Budi membenarkan pihaknya telah mengirim surat panggilan kepada SBY dan Edhie Baskoro, terkait kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Anas Urbaningrum.

"Benar, penyidik KPK telah mengirimkan surat kepada SBY dan Edhie Baskoro terkait permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan tersangka AU," kata juru bicara KPK, Johan Budi, dalam pesan singkat kemarin.

Menurut Johan, surat panggilan tersebut dikirim pada 28 April lalu. Namun, Johan tidak menjelaskan kapan hari pemeriksaan bagi SBY dan Edhie Baskoro.

Menanggapi hal itu, pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang, membenarkan. "Sudah dijawab tanggal 28 April dan mengatakan substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya dengan Pak SBY dan Edhie Baskoro Yudhoyono," kata Palmer saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurut Palmer, SBY dan Ibas merasa tidak memiliki pengetahuan apa pun atas kasus Anas. "Sehingga, tidak bisa memenuhi permintaan dari Anas Urbaningrum," ujar Palmer menambahkan.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum menyindir kelembekan KPK di depan Presiden SBY. "Semua memang bisa dipanggil, hanya presiden dan anaknya yang nggak bisa dipanggil," kata Anas saat hendak diperiksa KPK.

Anas mengungkap kelembekan KPK tersebut menanggapi pemeriksaan adiknya, Anna Luthfi, dan sopir pribadinya, Nurrohmad. Kedua saksi ini tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan yang biasa dipajang di Gedung KPK. inc, oko

Read More

PDIP-PKB Klaten Deklarasi Jokowi-Mahfud MD

‪KLATEN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Klaten dan simpatisan PDI Perjuangan mendeklarasikan Jokowi-Mahfud MD sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Klaten, Rabu (23/4).

‪Pendeklarasian itu dilakukan lebih awal meski Dewan Pimpimpan Pusat (DPP) PKB maupun PDI Perjuangan belum memastikan Capres dan Cawapres mereka. ‪Deklarasi dihadiri puluhan pemrakarsa yang merupakan anggota DPC PKB Klaten, simpatisan PDI Perjuangan, serta kalangan pesantren.

Saat deklarasi, mereka menyampaikan alasan kenapa mencalonkan dua tokoh politik nasional tersebut. Mereka juga bergandengan serta mengangkat tangan sebagai tanda keseriusan dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres itu.

‪Ketua DPC PKB Klaten Sri Kuntoro Budiyanto mengatakan deklarasi Jokowi dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres adalah murni berasal dari suara rakyat. Menurut dia, Jokowi dan Mahfud MD adalah sosok yang ideal memimpin negeri ini.

‪“Jokowi adalah sosok yang lembut, sehingga sangat cocok jika disandingkan dengan Mahfud MD yang memiliki karakteristik tegas. Mereka adalah pasangan yang diidam-idamkan oleh rakyat, sehingga kami bertekad mengantar kedua tokoh tersebut untuk memimpin masyarakat,” paparnya kepada wartawan, usai deklarasi.

‪Selain itu, sambung dia, pengalaman Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK) juga bisa diandalkan untuk membantu kepemimpinan Jokowi dalam membenahi negara yang sedang karut marut di bidang penegakan hukum. ‪"Kedua tokoh tersebut juga sangat dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kaum marhaenis, pesantren, dan DPC PKB mendukung kedua tokoh tersebut untuk berkoalisi," tandasnya.

‪Pihaknya mengaku yakin kedua tokoh tersebut bakal menyatukan kekuatan meski kedua partai belum menentukan sikap mereka. “Meski pusat belum memastikan Capres dan Cawapres, tapi kami yakin perjuangaan kami bisa membuat tonggak sejarak DPC yang lain. Kami siap bahu-membahu memperjuangan Jokowi dan Mahfud MD,” tegasnya.

‪Hal senada diungkapkan pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tulung Totok S. Ia mengatakan, pihaknya mendukung deklarasi Jokowi dan Mahfud MD. “Mereka berdua sangat cocok dan belum pernah tersandung kasus, sehingga kami mendukung pasangan Jokowi-Mahfud MD ini,” sambungnya. yas

Read More

Max Sopacoa Habis Rp1 M

ews - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua memastikan, dia gagal merebut kursi DPR RI dan kembali berkantor di Senayan. "Di Dapil Jawa Barat V, Demokrat hanya mendapatkan satu kursi saja. Dipastikan saya tidak kembali ke Senayan," kata Max, Rabu 23 April 2014.

Pada pemilu kali ini, mantan presenter Arena dan Juara di TVRI tersebut harus rela disalip rival satu partainya, Anton Suratto yang tak lain merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor.

Max menilai, banyak kecurangan yang terjadi di Dapilnya, seperti suara yang hilang dan pencoblosan yang dilakukan berulang kali. Bahkan, kata dia, tak jarang pula rekan sesama partainya justru saling  menikam satu sama lain.  "Banyak sekali kecurangan yang luar biasa yang terjadi di dapil saya," katanya.

Untuk memuluskan jalannya kembali ke Senayan, Max bahkan sudah menguras isi kantongnya sebesar Rp1 miliar untuk biaya kampanye. Uang itu disebutnya berasal dari tabungan pribadi dan bukan merupakan uang pinjaman.

Meski tidak terpilih, Max tetap berbesar hati. Setelah tak kembali terpilih, Max mengaku tetap akan berkiprah di partai yang telah membesarkan namanya. "Hingga kini, saya masih menjabat Wakil Ketua Umum Demokrat dan saya tetap akan menjadi pengurus Demokrat," ujarnya. (ita)

Ruhut Lolos Modal Rp500 Juta

ews - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan diri akan kembali melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat. Poltak, kerap disapa, merupakan satu-satunya caleg Demokrat incumbent yang berhasil lolos di daerah pemilihannya Sumatera Utara 1.

Ia mengalahkan dua rival satu partainya, Soetan Bhatoegana dan Ramadhan Pohan, yang harus rela melepaskan kursi amanat rakyat itu. Ruhut mengklaim berhasil menguasai hampir seluruh wilayah area kampanyenya.

"Saya kembali terpilih. Saya unggul di beberapa wilayah di Sumut 1, berbeda dengan nasib dua rekan saya (Soetan Bhatoegana dan Ramadhan Pohan)," tutur Ruhut kepada VIVAnews, Selasa 22 April 2014.

Ruhut menuturkan, perolehan suaranya dengan beberapa rekan separtainya terpaut jauh. Soetan Bhatoegana, misalnya. Di Medan, suara Ruhut menembus angka 25.000, sedangkan Soetan hanya mengantongi 15.000 suara. Kondisi serupa disebutnya juga terjadi di berbagai daerah pemilihan lain.

Juru bicara Partai Demokrat itu mengklaim, sikapnya yang vokal di depan publik telah mengantarkannya kembali dipercaya masyarakat. Termasuk aksi blusukan yang kerap kali dipertontonkan Ruhut saat berkampanye.

"Tak hanya itu, saya juga bersih dari kasus korupsi, itu yang membuat masyarakat percaya. Saya juga kerap vokal, blusukan ke pasar saat kampanye, tidur di rumah penduduk dan itu tidak dilakukan dua rekan saya. Makanya dia kalah," kata Ruhut.

Ruhut membantah  disebut berhasil mencuri hati rakyat dengan menggunakan uang. Ruhut mengaku tak menghabiskan dana banyak seperti para caleg lainnya.

"Cuma habis Rp500 juta, dan itu sudah saya laporkan ke KPK. Tahun 2009 lalu, bahkan cuma Rp350 juta. Pengeluaran saya cuma banyak di menginap di hotel dan biaya ongkos pesawat," tuturnya.

Priyo Budi Santoso

Penghitungan perolehan suara Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) malam kemarin, total suara sah 2.016.894. Rinciannya suara sah di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 902.341 dan Kota Surabaya sebanyak 1.114.553. Artinya, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPR RI dari Dapil Jatim I mencapai 201.689 suara.

Dari hitungan itu, PDIP berhak mendapat 2 kursi penuh dan 1 kursi sisa (93.969). Kemudian PKB mendapat 1 kursi penuh dan 1 kursi sisa (183.940), Partai Gerindra mendapat 1 kursi penuh. Kemudian Partai Demokrat mendapat 1 kursi sisa (201.257), Partai Golkar 1 kursi sisa (133.644) dan PKS mendapat 1 kursi sisa (102.720).

Inkumben DPR RI, Priyo Budi Satoso gagal melaju ke Senayan karena hanya meraih 24.376 suara, dikalahkan Adies Kadir Mapong yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya dengan suara 30.090.

Anang, Desy, Ikang, Eko Patrio Lolos

arta - Sejumlah artis tenar bakal mengisi DPR lima tahun ke depan. Ada nama Anang Hermansyah sampai Desy Ratnasari lolos ke Senayan. "Teman-teman artis sementara yang sudah lolos itu Anang, Desy Ratnasari, Ikang Fauzi, Luki Hakim, Eko Patrio," kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Rabu (23/4).

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi parpol dengan artis terbanyak di Pemilu 2014. Ada 18 caleg artis dari PAN yang mengadu nasib ke Senayan. Caleg yang lolos ke Senayan sebagian besar adalah pemilik 'nomor jadi' atau nomor kecil. Anang Hermansyah caleg nomor 1 di Jatim III, Eko Patrio maju sebagai Caleg nomor 1 di Jatim VIII.

Sementara itu Desy Ratnasari menjadi caleg nomor urut 2 di Jabar IV. Sementara itu Ikang Fawzi jadi caleg nomor 4 di Jabar II. Selain nama-nama itu masih ada Marissa Haque yang maju sebagai caleg nomor urut 3 di Bengkulu, Primus Yustisio nomor urut 2 di Jabar, Gading Martin nomor urut 6 di dapil DKI 1, Gisel nomor 8 di Kota Bandung, Dwiki Darmawan nomor 4 di DKI II, Jeremy Thomas nomor 6 di DKI III dan lainnya.

Read More

10 Daerah Gelar Pemilu Susulan

- DI SAMPANG DITEMUKAN 2 TPS FIKTIF

SURABAYA – Sebanyak 10 daerah di Jawa Timur bakal digelar pemilu susulan. Hal ini lantaran masih banyak ditemukan kecurangan dan kesalahan administrasi khusus dalam distribusi logistik, seperti surat suara yang tertukar sehingga tidak bisa dilakukan pemungutan suara.

Ke-10 daerah tersebut, lima di antaranya di Surabaya. "Selain Surabaya, juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, Gresik, Sidoarjo, Sumenep, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Lumajang serta kabupaten Mojokerto, " beber Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito usai koordinasi dengan Bawaslu Jatim di kantor Bawaslu Jatim jalan Tanggulangin Surabaya, Rabu (9/4) kemarin.

Pelaksanaan pemilu susulan ini yang direkomendasikan KPU Jatim ini paling lambat digelar 10 hari paska proses pemungutan suara. "Ada beberapa surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota di Jatim yang tertukar, sehingga kami merekomendasikan dilakukan pemilu susulan. Tapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI," ujar Eko.

Mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini menjelaskan, pemilihan ulang ini hanya dilakukan untuk DPRD tingkat kabupaten/kota. “Untuk tingkat provinsi dan pusat tidak tertukar," tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya menolak jika kesalahan distribusi logistik itu ada unsur kesengajaan. Pasalnya, kejadian serupa juga terjadi di sejumlah provinsi lain di Indonesia. "Kasus surat suara tertukar bukan hanya terjadi di Jatim tapi juga di provinsi lain di Indonesia," tutur Eko.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto mengatakan selain tertukarnya surat suara, Bawaslu Jatim juga menemukan dua TPS fiktif di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura. TPS tersebut sengaja didirikan tanpa dilengkapi dengan bilik suara di sebuah mushala di desa tersebut.

"Dua TPS fiktif tersebut ditemukan berada di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang. Kami terus berkoordinasi dengan Panwas Sampang atas temuan ini," tambah Andreas Pardede anggota Bawaslu Jatim lainnya. 

Lebih tragis lagi, kata Andreas berdasarkan, keterangan beberapa saksi form C-6 atau surat undangan pemilih ternyata tidak dibagikan. Anehnya pada pukul 09.00 WIB, dilakukan proses rekapitulasi. "Kami juga masih bingung wong tidak ada TPS kok direkap hasilnya," ungkap Andreas.

Karena itu, lanjut Andreas, pihaknya akan mendalami kasus TPS 8 dan 10 tersebut. "Kita akan dalami kasus ini karena kecurangan ini termasuk pelanggaran berat. KPU dan PPK di sana bisa kena sanksi," tegas Andreas.

Pihaknya merekomendasikan supaya dua TPS fiktif itu dilakukan pemungutan ulang sesuai dengan PKPU No.15 tahun 2013. "Dua TPS fiktif itu kami rekomendasikan supaya dilakukan pemungutan ulang dan menindak pafa pelaku maupun aktor tindakan pidana pemilu berat," pungkas Andreas. 

Terpisah, anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat, Suharto mempertanyakan kinerja KPU Jatim, khususnya KPU Surabaya terkait tertukarnya surat suara. “Para caleg tentunya sangat dirugikan. Karena nama caleg yang seharusnya tertera akhirnya tidak ada,” tegas Suharto.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim, Sirmadji mengaku miris dengan kinerja anggota KPU. “Di Lidah Kulon ada 2 TPS yang surat suaranya tertukar. Dapil IV ternyata surat suaranya dapil V untuk tingkat DPRD Surabaya. Kita sangat menyangkan hal ini terjadi," terangnya.

Politisi yang juga wakil ketua DPRD Jatim ini menegaskan, secara umum kinerja KPU Jatim jauh dari yang diharapkannya. Terutama dari segi sosialisasi. "Kalau di daerah -daerah kurang sosialisanya. Yang gencar sosialisasinya justru caleg. Jadi, KPU kebantu caleg," ungkapnya dengan nada kecewa. * ud

Read More

Pilpres Diikuti 3,1 Juta Pemilih Pemula

JAKARTA – Hasil pemilihan umum 2014 akan diumumkan secara resmi pada 9 Mei 2014. Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum menyiapkan tahapan pemilihan presiden mulai 18 Mei. KPU memperkirakan akan ada penambahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilihan presiden mendatang sekitar empat juta.

Penambahan itu berdasarkan rumusan yang sudah mereka tetapkan dalam rapat pleno. Rumusan penambahan surat suara ini DPT pileg ditambah DPK (Daftar Pemilih Khusus) ditambah DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dan ditambah pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 April lalu.

"Untuk DPK kita perkirakan ada 914 ribu. Sedangkan pemilih pemula sesuai data Kemendagri sekitar 3,1 juta. Dari jumlah ini kita masukan sebagai (Daftar Pemilih Sementara) DPS," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di KPU Pusat, Jakarta, Rabu (16/4).

Persiapan lain yang dilakukan KPU pusat adalah koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dengan IDI terkait pemeriksaan kesehatan kandidat calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu.

"Untuk kerjasama dengan KPK kita akan komunikasi hari ini. Dengan KPK terkait pemeriksaan LHKPN. Kita inginnya nanti para capres dan cawapres yang mengumumkan harta kekayaan mereka setelah diverifikasi KPK. Selama ini kita yang sampaikan," katanya.

Persiapan lainnya yang dilakukan KPU untuk tanggal 18 Mei nanti adalah merampungkan berbagai peraturan pendukung pemilihan presiden.

"Seperti masa kampanye, proses kampanye. Pelaporan anggaran dan sebagainya. Hingga hari ini semua yang terkait peraturan sudah hampir rampung," ujarnya.

Untuk pemilu legislatif lalu KPU menetapkan rekapitulasi nasional DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. KPU tetapkan DPT nasional sebanyak 186.612.255 orang dan DPT luar negeri sebanyak 2.010.280 orang. Dengan komposisi pemilih laki-laki sebanyak 93.439.610 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.172.645 orang. dit

Read More